Mengapa Pendidikan Mahal ?

“Mengapa Pendidikan Kita Mahal” ??
Makna pendidikan !
Pendidikan merupakan proses yang dilakukan oleh suatu masyarakat dalam rangka menyiapkan generasi penerusnya agar dapat bersosialisasi dan beradaptasi dalam budaya yang mereka anut.
Pendidikan juga banyak dipahami sebagai wahana untuk menyalurkan ilmu pengetahuan, alat pembentukan watak, alat pelatihan ketrampilan , alat mengasah otak, serta media untuk meningkatkan ketrampilan kerja. Sementara bagi faham lain, pendidikan lebih diyakini sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai moral dan ajaran keagamaan, alat pembentukan kesadaran bangsa, alat meningkatkan taraf ekonomi, alat mengurangi kemiskinan, alat mengangkat status sosial,menguasai teknologi,serta untuk menguak rahasia alam raya.
Apa penyebab pendidikan menjadi mahal ?
A. Liberalisasi Sektor Pendidikan
DUNIA pendidikan kita, selalu saja berada dalam jalur tak lempang, tak lurus, penuh lubang, dan berada pada titik jalur bengkok. Jalur tak lempang, penuh lubang, dan bengkok ini, adalah khas pembangunan pendidikan yang dibangun dengan ribuan prasangka, penuh curiga, dan selalu berdiri pada pilar-pilar ketidakpercayaan pada sumber daya manusia, yang lahir dan tumbuh dari tubuh Indonesia itu sendiri.Semakin lama biaya pendidikan di Indonesia makin tak berperikemanusiaan. Biaya kuliah di luar negeri tak jarang bisa lebih murah di- banding PTN dalam negeri. Jadi, jangan salahkan bila anak-anak muda terbaik Indonesia memilih sekolah di luar negeri.
Kuliah di Indonesia betul-betul menyedihkan. Apalagi sekarang, modal pintar pun tak menjamin seseorang bisa kuliah di PTN lantaran biaya yang tak lagi murah. PTN tak jarang memasang tarif lebih mahal ketimbang perguruan tinggi swasta (PTS). Pendidikan bermutu memang membutuhkan biaya besar. Selama ini, perguruan tinggi di Indonesia kalah saing dengan yang di luar negeri. Masalah mutu inilah yang menjadi dalih bagi pemerintah Indonesia sebagai legalisasi pembuka keran sektor swasta jasa penyediaan pendidikan dengan melepaskan diri dari urusan pendidikan.
Sama halnya dengan liberalisasi di sektor migas, liberalisasi pendidikan juga mengharuskan pemerintah untuk melepas diri darzi tanggung jawab dalam sektor pendidikan. Seperti tahun lalu untuk memuluskan liberalisasi migas, seluruh rakyat Indonesia “menikmati” kenaikan harga BBM dengan legalisasi UU migas. Begitu juga dengan pendidikan, Undang-undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) begitu kental dengan upaya pelegalan pelepasan diri pemerintah secara total.
Dengan lepas tangan pemerintah dalam penyedian sektor publik diharapkan mekanisme pasar akan menggantikan penyediaannya. Hal tersebut sesuai dengan “dogma” ilmu ekonomi kapitalis yang sangat mengagungkan pasar bebas. Jika pemerintah tetap ikut campur terhadap penyediaan sektor publik, maka pemerintah dianggap sebagai pengacau yang akan mengakibatkan ketidakefesienan dan keefektifan pasar. Ketidakefisienan dan ketidakefektifan inilah yang dianggap biang masalah rendahnya mutu perguruan tinggi di Indonesia.
Liberalisasi dan kapitalisasi yang merupakan pesanan para kapitalis tidak hanya menimpa dunia pendidikan. Patut disadari bahwa kebijakan global ini juga menimpa sektor ekonomi, politik, sosial, dan sektor lainnya yang akan mengebiri peran dan fungsi negara sebatas pelegalisasian kebijakan. Padahal, fungsi negara adalah mengurusi urusan rakyat, yaitu terpenuhinya segala kebutuhan rakyat.
Kebijakan liberalisasi ini merupakan bentuk penjajahan baru yang canggih, yang sebenarnya telah dimulai sejak berakhirnya penjajahan dalam bentuk fisik. Dahulu, para imprealis dengan modalnya menjajah langsung, sehingga bisa dideteksi dengan mudah oleh suatu daerah karena nyata-nyata penjajah tersebut ada di hadapan. Namun, sekarang ini, pola penjajahan tidak kasat mata, yang mana kita dapat merasakan, tetapi untuk mendeteksi musuh sebenarnya perlu analisis global terhadap suatu kebijakan.
Kita dapat melihat bahwa sebuah sistem tidak dapat berdiri sendiri. Masalah pendidikan tidak hanya masalah pada sistem pendidikan semata. Namun, permasalahan ini juga terkait dengan ekonomi, hukum, dan lainnya yang menyangkut sistem pemerintahan sekarang ini yang cenderung kapitalistik. Dengan paradigma sistem kapitalistik maka masuk akal jika segala sesuatu dinilai dari materi. Jadi, kalau mau pendidikan bagus otomatis harus dengan biaya tinggi.
Dengan paradigma sekarang, pemerintahan hanya berharap pemasukan untuk kas negara dari sektor pajak. Oleh sebab itu, pemerintah rajin untuk memprivatisasi segala sesuatu, termasuk pendidikan
B. Neo Liberalisme
Mahalnya pendidikan di Indonesia merupakan salah satu dampak dari tekanan perubahan dunia yang kini sudah mulai menapaki era Neo-Liberalisme (pasar bebas). Era ini memang membawa dampak jelas terutama di sektor layanan dasar publik yang meliputi kesehatan dan pendidikan. Dan naiknya biaya untuk pendidikan, ternyata tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk mengaksesnya. Anita Lie, salah seorang pakar pendidikan yang berprofesi sebagai dosen, menjelaskan bahwa tekanan ini hanya salah satu penyebab, karena ada beberapa penyebab lain yang menyebabkan biaya pendidikan terus merangkak naik.
Kapitalisme sebagai ideologi dominan saat ini punya pengaruh yang besar dalam setiap denyut nadi kehidupan manusia. dominasi kapitalisme tidak hanya dalam wilayah ekonomi, tapi telah merambah kewilayah yang lain, termasuk di dalamnya dunia pendidikan. dalam wilayah pendidikan dampak yang paling dominasi kapitalisme adalah pada salah satu produk yang dihasilkannya, yaitu “culture of positivism” (Giroux, 1986). pengaruh kapitalisme dan budaya positivisme terhadap pendidikan sangat jelas, ilmu yang diseminasikan kepada peserta didik adalah ilmu yang mengorientasikan mereka untuk beradaptasi dengan dunia masyarakat idustri, dengan mengorbankan asspek critical subjectivity, yaitu kemampuan untuk melihat dunia secara kritis.
Anggaran pendidikan tahun 2009 RP.207,413 trilyun sedangkan untuk tahun 2010 menurun menjadi Rp.195,636 trilyun jadi kalo ditotal untuk anggaran pendidikan tahun ini turun 11,77 trilyun.