Awal Pergerakan Mahasiswa Telah Dikekang Demokratisasinya
Sejak awal orde baru, di bawah kepemimimpinan soeharto. mahasiswa
tampil sebagai kelas menengah dalam perlawanan kebijakan negara yang
anti terhadap rakyat. Misalnya pada peristiwa demonstrasi dan kerusuhan
15 Januari 1974 (dikenal dengan Malari). Perlawanan mahasiswa pada saat
itu cenderung disikapi dengan melibatkan aparatur negara (ABRI).
Disamping penanganan kerusushan dengan sikap represifitas ABRI, negara
kemudian memunculkan berbagai aturan yang bertujuan untuk menutup ruang
aspirasi dan mimbar demokrasi bagi rakyat khususnya bagi mahasiswa.
Setelah peristiwa Malari Kopkatip Sudomo mensinyalir kehidupan kammpus
untuk melemahkan pergerakan mahasiswa. Disamping itu melalui kemendiknas
Dr. Syarif Tayeb menerapkan SK. 028 sebagai tempurung untuk mengurung
gerakan mahasiswa hanya di dalam kampus. Penerbitan SK tersebut
merupakan pengekangan terhadap nilai demokratisasi kampus.Pada masa itu
pemerintah begitu kelihatan menerapkan security aproach. Merupakan
strategi pemerintah dalam mematikan peranan mahasiswa dalam mengkritik
persolan sosial, ekonomi dan politik, mahasiswa hanya mampu memberikan
aspirasi pada ruang-ruang terbatas, yang hnaya dibungkus dengan kegiatan
organ internal kampus yang cenderung pada minat dan bakat. Disamping
mempersempit ruang aspirasi mahasiswa pemerintah juga memotong ruang
demokrasi bagi mahasiswa, karena dianggap membahayakan keberlangsungan
agenda nasional.Tidak hanya pada kalangan mahasiswa pada tahun 1977-
1978 terjadi juga gelombang protes pada negara oleh buruh dan sektor
lainnya. Lagi-lagi gelombang protes selalu berakhir dengan kerusuhan
sosial, karena sikap negara yang anti terhadap demokrasi. Gelombang
protes tersebut dinilai sebagai gejolak kerusushan yang membahayakan
stabilitas nasional. Padahal gelombang protes itu lahir dari ketidak
puasan rakyat terhadap negara dan sikap pemerintah yang otoriter dan
anti terhadap gerakan demokrasi. Maka untuk meniadakan persolan yang
sama, dengan sikap otoriternya negara kemudian mengelurkan regulasi yang
anti demokratis yaitu, Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) / Badan
Koordinasi Kampus (BKK), NKK/BKK merupakan sikap pemerintah dalam
menanggapi demonstrasi anti pemerintah 1978 aktivitas politik dikampus
dipangkas ruang demokrasinya.
