SERIKAT MAHASISWA INDONESIA TOLAK PEMILU 2009

Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) menggelar aksi di Semarang, Sabtu, untuk menolak Pemilu 2009.

Aksi yang diikuti sejumlah aktivis SMI itu dimulai dengan mengadakan "long march" (jalan kakai) dari masjid Baiturrahman Semarang menuju Bundaran Jalan Pahlawan dan menggelar orasi.

Koordinator aksi Dicky mengatakan, Pemilu 2009 bukanlah pemilu rakyat yang mampu membawa rakyat Indonesia pada perubahan yang berarti, baik secara ekonomi maupun politik.

Sebab, kata Dicky, Pemilu 2009 adalah pemilu kaum borjuis (pemilik modal), pemilu yang diikuti oleh para elit politik dan partai yang menipu rakyat, serta pemilu yang diikuti oleh para koruptor dan pelanggar hak asasi manusia (HAM).

Selain itu, pemilu tidak memberikan peluang bagi kekuatan politik gerakan rakyat dan bukanlah jalan menuju kesejahteraan rakyat, kata Dicky.

"Oleh karena itu, kami menolak Pemilu 2009 dan menyerukan agar dibangun sebuah wadah politik yang dikelola secara mandiri oleh rakyat," katanya.

Humas SMI cabang Semarang Yus Abdi mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap kondisi bangsa Indonesia.

Ia mengatakan, Indonesia masih menjadi negara yang bergantung pada produk impor dari negara lain dan pemerintahan yang berkuasa selama ini tidak peduli terhadap pendidikan rakyat.

"Kita seharusnya sadar dan berkaca terhadap pengalaman Pemilu 1999 dan 2004 yang tidak memberikan perubahan berarti bagi rakyat," katanya.

Terlebih lagi, kata Yus, dalam Pemilu 2009 ruang gerak hak-hak politik rakyat telah dipersempit oleh kekuasaan, dengan empat paket undang-undang politik yang dikeluarkan oleh legislatif.

"Undang-undang tersebut memaksa rakyat ikut serta dalam pemilu hanya sebagai massa pendukung," kata Yus.

Ia menjelaskan, sebagai solusi terhadap permasalahan tersebut, harus dibangun organisasi politik yang melibatkan buruh tani, mahasiswa, serta elemen rakyat tertindas lainnya dan melaksanakan reformasi agraria secara serius.

"Kemudian, menasionalisasi aset-aset yang menguasai hajat hidup orang banyak di bawah kekuasaan rakyat, menghapus utang luar negeri, serta menyita harta para koruptor untuk menciptakan kesehatan dan pendidikan gratis bagi rakyat," katanya. (Antara)